Oleh: Ujang Fahpulwaton
Koalisi politik di Indonesia, terutama setelah Pemilu 2024, bisa dibilang merupakan cermin dari kompleksitas politik kita. Di satu sisi, koalisi ini menjadi jembatan antara berbagai partai dengan latar belakang ideologi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun negara yang lebih baik. Namun, di sisi lain, koalisi juga menghadirkan masalah tersendiri yang sering kali menghambat jalannya pemerintahan.
Sejak reformasi, koalisi merupakan keharusan dalam pembentukan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali koalisi dipenuhi dengan tarik menarik kepentingan antar partai. Setiap partai membawa agenda politiknya sendiri, dan ini sering kali menjadi penghalang utama bagi tercapainya kebijakan yang jelas dan konsisten. Proses kompromi menjadi tidak efisien karena para pemimpin partai lebih mementingkan posisi dan kekuasaan mereka dalam pemerintahan daripada mengutamakan kepentingan rakyat.
Koalisi yang rapuh bisa mengarah pada ketidakstabilan, baik dalam tataran pemerintahan maupun dalam hal pengambilan keputusan. Ketika terjadi perpecahan dalam koalisi, maka yang terjadi adalah stagnasi politik. Sebagai contoh, kita masih ingat bagaimana koalisi pemerintah yang terbentuk di era sebelumnya kerap mengalami krisis karena ketidakmampuan para pemimpin untuk menjaga keharmonisan internal. Hal ini, tentu saja, merugikan rakyat yang menginginkan hasil nyata dari pemerintahan yang efektif dan efisien.
Namun, meskipun ada banyak tantangan, koalisi juga membawa peluang besar. Dengan adanya berbagai partai yang mewakili berbagai segmen masyarakat, koalisi bisa mengakomodasi keberagaman tersebut, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, dan memastikan suara rakyat didengar. Ketika koalisi dibangun dengan dasar saling menghormati dan berkompromi, maka kita bisa berharap pada kebijakan yang tidak hanya berpihak pada satu kelompok saja.
Namun, untuk mencapai hal tersebut, koalisi harus dibangun dengan kesepahaman yang jelas. Komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah negara harus lebih besar daripada ambisi politik masing-masing partai. Jika koalisi gagal menjaga integritas dan semangat kebersamaan, maka yang tercipta bukan pemerintahan yang stabil, melainkan pemerintahan yang rapuh dan mudah terpecah.
Akhirnya, koalisi yang solid adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif di Indonesia. Meskipun tidak mudah, jika para politisi dapat meletakkan kepentingan negara di atas segalanya, koalisi bisa menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.
