Oleh: Dr. Arvian Traintoro
Politik identitas telah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam Pemilu Indonesia, terutama menyusul Pemilu 2024. Fenomena ini telah merambah ke dalam segala lini kehidupan politik, dengan partai-partai politik dan calon-calon pemimpin menggunakan isu identitas—baik itu agama, suku, maupun ras—untuk meraih simpati massa. Lalu, apakah politik identitas ini ancaman bagi demokrasi atau justru sebuah berkah?
Di satu sisi, politik identitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Indonesia adalah negara yang majemuk dengan beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika politik identitas digunakan untuk mengangkat suara kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dalam sistem politik yang demokratis, setiap kelompok berhak mendapat representasi yang adil, dan politik identitas dapat memberikan kesempatan tersebut.
Namun, saya lebih cemas jika politik identitas digunakan secara berlebihan dan eksploitatif. Ketika partai-partai politik menggiring perdebatan ke ranah agama atau suku, hal ini justru bisa menimbulkan polarisasi yang berbahaya. Bukannya memperkuat persatuan, politik identitas bisa memecah belah masyarakat yang sudah sangat plural ini. Politik identitas sering kali mengarah pada penggunaan isu-isu sensitif yang bisa memicu ketegangan sosial. Kita bisa melihat bagaimana dalam beberapa kasus, identitas agama dan etnis dijadikan alat untuk menghasut perasaan kebencian di antara kelompok yang berbeda.
Memang, politik identitas dapat mendorong terciptanya ruang bagi kelompok minoritas untuk bersuara. Namun, jika tidak dikelola dengan bijaksana, hal ini bisa memperburuk ketegangan sosial dan merusak integrasi nasional. Politik identitas harus dilakukan dengan penuh hati-hati, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebersamaan, bukan dengan mendorong perpecahan yang didasarkan pada perbedaan yang ada.
Indonesia membutuhkan politik yang inklusif, yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa harus mengedepankan perbedaan identitas sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks ini, politik identitas bukanlah sesuatu yang harus dijauhi, tetapi harus dikelola dengan cara yang bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sosial.
Sebagai kesimpulan, politik identitas bisa menjadi pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, ia bisa memperkaya demokrasi Indonesia dengan memastikan bahwa setiap kelompok mendapat suara dan perhatian yang setimpal. Namun, jika disalahgunakan, ia bisa merusak fondasi demokrasi dan memperburuk ketegangan sosial. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa harus berhati-hati dan selalu mengutamakan persatuan dalam keberagaman.
